Partai Komunis China (PKC) mengeluarkan “resolusi bersejarah”, yang memperkuat status Xi Jinping dalam sejarah politik China.

Dokumen tersebut, yang merupakan ringkasan dari sejarah 100 tahun partai, membahas pencapaian-pencapaian terbesar serta arah masa depannya.

Ini merupakan resolusi ketiga sejak berdirinya PKC – yang pertama disahkan oleh Mao Zedong pada 1945 dan yang kedua oleh Deng Xiaoping pada 1981.

Resolusi tersebut disahkan pada hari Kamis (11/11) di sesi pleno keenam, salah satu pertemuan politik paling penting di China.

Sebagai pemimpin China ketiga yang mengeluarkan resolusi semacam ini, langkah itu bertujuan menempatkan Xi sejajar dengan pendiri partai, Mao, dan penggantinya, Deng.

Beberapa pengamat melihat resolusi tersebut sebagai upaya terbaru Xi untuk memutar balik desentralisasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun oleh para pemimpin China, dimulai di bawah Deng dan dilanjutkan oleh para pemimpin lain seperti Jiang Zemin – satu pertanda bahwa China mungkin akan kembali ke hal yang disebut “kultus individu”.

Sesi tertutup yang berlangsung selama empat hari itu dihadiri lebih dari 370 anggota Komite Sentral ke-19 partai – kepemimpinan puncak negara itu.

Itu adalah pertemuan besar terakhir para pemimpin partai sebelum kongres nasional tahun depan, tempat Xi diperkirakan akan membuat momen historis dengan kembali mencalonkan diri sebagai presiden untuk masa jabatan ketiga.

Pada 2018, China membatalkan batas dua periode kepresidenan, yang praktis memungkinkan Xi untuk berkuasa seumur hidup.

Sepenting apakah resolusi ini?

Pada dasarnya, resolusi ini semakin meneguhkan kekuasaan Xi, kata beberapa pakar kepada BBC.

“Ia (Xi) berusaha membuat dirinya menjadi pahlawan dalam epik perjalanan nasional China,” kata Adam Ni, editor China Neican, sebuah buletin tentang berita-berita terbaru dari China.

“Dengan mendorong resolusi bersejarah yang menempatkan dirinya di pusat narasi besar Partai dan China modern, Xi menunjukkan kekuatannya. Namun dokumen itu juga merupakan alat untuk membantunya mempertahankan kekuatan ini,” katanya.

Dr. Chong Ja Ian dari National University of Singapore mengatakan langkah terbaru ini membedakan Xi dari para pemimpin China sebelumnya.

“[Mantan pemimpin China] Hu Jintao dan Jiang Zemin tidak pernah memiliki otoritas sebesar Xi. Namun, tidak jelas apakah mereka akan melakukannya jika mendapatkan peluang yang sama,” kata Chong.

“Tentu saja ada banyak penekanan pada Xi sebagai pribadi saat ini. Sejauh mana penekanan itu menjadi lebih dilembagakan secara formal adalah hal yang diamati banyak orang saat ini. “

Deng dan Mao menggunakan resolusi mereka untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu.

Resolusi pertama, yang diadopsi dalam pleno partai pada tahun 1945, membantu Mao mengonsolidasikan kepemimpinannya sehingga ia memiliki otoritas penuh ketika menyatakan pembentukan Republik Rakyat China pada 1949.

Ketika Deng mengambil alih kepemimpinan pada 1978, ia memprakarsai resolusi kedua pada 1981. Kala itu Deng mengkritik “kesalahan” Mao selama Revolusi Kebudayaan dari tahun 1966 hingga 1976, yang mengakibatkan jutaan kematian. Deng juga menetapkan dasar-dasar untuk reformasi ekonomi China.

Namun, tidak seperti resolusi-resolusi sebelumnya, Xi malah ingin menekankan kontinuitas, menurut Ni.

Bagaimanapun, resolusi Xi muncul pada saat China telah menjadi kekuatan global – sesuatu yang hampir tak terbayangkan beberapa dekade yang lalu.

“Negara ini sedang berdiri pada titik tempat mereka dapat melihat kembali pertumbuhan yang signifikan dalam ekonomi, militer, serta pengakuan statusnya sebagai kekuatan besar dunia, dengan PKC serta kepemimpinannya begitu mengakar tanpa oposisi di dalam negeri,” kata Chong.

“Dalam beberapa hal, PKC dengan Xi di pucuk pimpinannya telah mencapai puncak prestasi bagi partai dan bagi China.”

Namun, politik bisa “mengejutkan”, kata para pakar, dan terlepas dari semua bukti bahwa Xi akan mempertahankan kepemimpinannya di masa depan, apapun bisa terjadi.

“Politik elite di China sangat keruh, jadi ada banyak yang tidak kita ketahui,” kata Ni.